gambarPGRI DIY

Perkuat Advokasi dan Bantuan Hukum, PGRI DIY Sosialisasikan Pedoman Kerja bersama Kapolda DIY

21 November 2026 - Kategori berita
21 views
Perkuat Advokasi dan Bantuan Hukum, PGRI DIY Sosialisasikan Pedoman Kerja bersama Kapolda DIY

YOGYAKARTA, Sabtu (21/11/2026) — Pengurus Daerah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Forum Diskusi Sinergi bertema "Strategi Perlindungan Profesi Guru dalam Peningkatan Kualitas dan Mutu Pendidikan". Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Jalan Cendana Nomor 9, Yogyakarta, pukul 08.30–12.00 WIB.

Forum ini menjadi tindak lanjut naskah kerja sama antara Pengurus Besar PGRI dan Kepolisian Republik Indonesia yang menekankan pentingnya advokasi, bantuan hukum, dan pendampingan profesi bagi guru. Di tingkat daerah, pengurus PGRI DIY menerjemahkannya dalam diskusi bersama dan sosialisasi pedoman kerja antara PGRI DIY dan Polda DIY. Undangan ditujukan kepada pengurus PGRI DIY, pengurus kabupaten dan kota se-DIY dari unsur pengurus kabupaten, cabang, dan kepala sekolah, serta pengurus DKGI, LKBH, Dewan Pakar, APKS, dan SLCC PGRI DIY.

Sosialisasi pedoman kerja disampaikan oleh pemateri Drs. Andar Rujito, M.H. dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI. Dalam paparannya, ia menjelaskan Pedoman Kerja PGRI–Polri 2022 tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru dan Bantuan Pengamanan, bernomor 995/Pks/PB/XXII/2022 dan PK/3/XI/2022. Maksudnya menjadi acuan PGRI dan Polri dalam perlindungan hukum profesi guru dan bantuan pengamanan. Tujuannya meningkatkan kerja sama yang sinergis antara PGRI dan Polri. Pedoman ini dijabarkan secara berjenjang, yakni Polda dengan PGRI provinsi dan Polres dengan PGRI kabupaten dan kota.

Menurut materi yang dipaparkan, guru sering dilaporkan, sehingga perlu perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dijabarkan dalam tiga bentuk. Perlindungan hukum menjaga guru dari kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Perlindungan profesi menjaga guru dari pemutusan hubungan kerja tidak sah, imbalan tidak wajar, pembatasan pendapat, dan pelecehan profesi. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menjaga guru dari gangguan keamanan, kecelakaan kerja, bencana, dan risiko lain.

Pedoman itu juga mengatur tata cara ketika guru berurusan dengan penegak hukum. Surat panggilan perkara profesi disampaikan melalui kepala sekolah, dan melalui kepala dinas bila kepala sekolah terlibat. Pemeriksaan perkara profesi diupayakan di kantor PGRI setempat atau di tempat yang disepakati. Penyelidikan memperhatikan jam pelajaran dan hubungan guru dengan murid. Berlaku pula asas praduga tak bersalah, dan tidak ada upaya paksa, seperti penangkapan atau penahanan, saat pembelajaran berlangsung. Penegakan hukum tetap tegas, tetapi menjunjung tinggi profesionalisme guru.

Penyelesaian persoalan diarahkan melalui dialog dan keadilan restoratif, dengan mengutamakan jalan damai. Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik serta berkoordinasi dengan Polri sebelum dan selama penyidikan. LKBH PGRI wajib menyediakan penasihat hukum bagi guru yang berperkara terkait profesi, sementara guru boleh memilih penasihat hukum lain. Bantuan pengamanan diberikan atas permintaan sekolah, guru, DKGI, atau LKBH, dan sosialisasi dilakukan berjenjang hingga Polres, Polresta, dan Polsek bersama PGRI cabang dan ranting.

Peserta menyambut baik kegiatan ini. Guru SMP Tri Winarna menyebut kegiatan hari itu "sangat baik". Menurutnya, kerja sama dengan kepolisian akan memberi pencerahan bagi para guru, membuat mereka lebih paham hukum, dan merasa lebih aman dalam bertugas. Ia berharap sosialisasi tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi berlanjut ke kabupaten dan cabang-cabang PGRI.

Pandangan senada datang dari guru SMK Negeri 2 Depok, Sri Widada, S.Pd., M.T. Ia menilai sosialisasi seperti ini penting karena melindungi guru dan menjamin keamanan serta keselamatannya ketika menjalankan tugas. Kegiatan semacam ini, katanya, perlu terus digelorakan dan diberi ruang khusus agar guru dan aparat penegak hukum, terutama kepolisian, saling memahami. "Sehingga kinerja guru meningkat dan kualitas pendidikan, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, semakin baik," ujarnya.

Dari unsur kepala sekolah, Fadyah Suryani dari SMA 3 berharap forum ini punya kelanjutan. "Alhamdulillah, kegiatan ini sangat bermanfaat, mudah-mudahan ada kelanjutannya," katanya.

Materi sosialisasi ditutup dengan pesan agar guru menerapkan sanksi yang mendidik dan menghindari kekerasan, mendokumentasikan tindakan disiplin, serta segera melapor ke PGRI cabang atau kabupaten dan kota. Guru juga diingatkan tidak menghadapi pemeriksaan sendirian dan meminta pendampingan LKBH. Perlindungan profesi, demikian pesan itu, bukan kekebalan hukum. Dengan sikap profesional, transparan, dan taat hukum, martabat dan kepercayaan terhadap profesi guru dapat terjaga.


Footer Image

Jln. Tentara Rakyat Mataram, Badran JT 1/704, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta 55231 Telp/HP: (0274) 548838

Badan Usaha Milik PGRI DIY

Logo CV Widyatama Mulya
Instagram IconYoutube Icon

Hak Cipta © 2026 Persatuan Guru Republik Indonesia DIY